NARASITODAY.COM, SURABAYA- Anggota MPR RI yang juga anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada para pelaku ekonomi yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (11/2/2026).
Dalam forum tersebut, LaNyalla menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar agenda sosial, melainkan strategi besar redistribusi ekonomi berbasis Pancasila.
Di hadapan pengurus dan anggota Kadin Surabaya, LaNyalla mengawali paparannya dengan menekankan konsep Ekonomi Pancasila yang digagas Mohammad Hatta.
Menurutnya, ekonomi kerakyatan bukan hanya identik dengan usaha mikro atau pedagang kaki lima, tetapi keterlibatan rakyat secara luas dalam perputaran ekonomi nasional.
“Hari ini saya akan berbicara mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirintis Presiden Prabowo dalam Perspektif Ekonomi Pancasila. Mohammad Hatta mendefinisikan Ekonomi Pancasila sebagai Ekonomi Kerakyatan, artinya terbukanya peluang dan ruang ekonomi bagi rakyat di seluruh Indonesia untuk terlibat dalam perputaran roda ekonomi nasional,” ujar LaNyalla.
Ia menegaskan, MBG harus dipahami lebih luas dari sekadar program pemberian makanan bagi siswa sekolah. Menurutnya, program tersebut merupakan “piring peluang” yang membuka ruang usaha di daerah, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi logistik.
“MBG bukan hanya ‘piring makanan’, tetapi ‘piring peluang’ bagi rakyat untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di setiap daerah. Jangan dilihat hanya sebatas memberi makan siswa, tetapi sebagai ruang perputaran ekonomi,” tegasnya.
LaNyalla juga mengingatkan agar perputaran anggaran program tersebut tidak kembali tersedot ke pusat. Ia menilai selama ini Indonesia terjebak dalam pola ekonomi Jakarta-sentris, sehingga uang dari daerah lebih banyak berputar di ibu kota.
“Triliunan rupiah yang tadinya hanya berputar di SCBD Jakarta, kini harus mengalir ke pasar-pasar di daerah, termasuk di Surabaya. Ini peluang dan tugas bagi Kadin untuk memastikan uang negara tersebut tidak ‘numpang lewat’, tetapi menetap dan membesarkan pengusaha lokal,” katanya.
Ia memaparkan tiga poin agar MBG benar-benar menjadi instrumen redistribusi ekonomi.
Pertama, memutus pola Jakarta-sentris demi mewujudkan keadilan sosial. Kedua, memperkuat ketahanan pangan lokal sebagai wujud Persatuan Indonesia. Ketiga, mengedepankan gotong royong dengan melibatkan Kadin secara aktif dalam rantai pasok dan tata kelola program.
Menurut LaNyalla, Kadin memiliki peran strategis di sektor agribisnis, logistik, manufaktur, hingga teknologi.
Ia mendorong agar suplai beras, telur, daging, ikan, sayur, dan buah untuk dapur MBG berasal dari petani dan peternak lokal, termasuk dukungan pergudangan, distribusi, serta sistem monitoring digital yang transparan.
“Dengan demikian, Kadin Surabaya ikut aktif membangun kemandirian pangan lokal dan menjadikan Surabaya sebagai hub logistik untuk Jawa Timur dan Indonesia Timur. Di sinilah makna ekonomi kerakyatan terwujud, karena uang dari APBN berputar di pasar dan industri daerah,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Surabaya HM Ali Affandi LNM menyatakan kesiapan organisasinya untuk mengambil peran strategis dalam mendukung program tersebut.
Ia menegaskan kepengurusan periode 2024-2029 tidak lagi bergerak secara administratif dan seremonial, melainkan menjadi pergerakan yang strategis dan eksekutif.
“Kadin Surabaya di periode ini harus bergerak. Kita bergerak dari organisasi menjadi pergerakan. Lebih cepat, dan tidak terlalu birokratis. Perubahan geopolitik sangat cepat, jadi kita juga harus responsif,” kata Ali Affandi.
Ia menambahkan, Kadin Surabaya mengusung tiga pilar utama sebagai economic driver, business enabler, dan mitra strategis pemerintah.
Dengan enam prioritas strategis, mulai dari penguatan UMKM, peningkatan industri, penciptaan investasi dan lapangan kerja, hilirisasi, digitalisasi ekonomi baru, hingga perluasan ekspor, Kadin Surabaya menargetkan diri menjadi motor penggerak ekonomi daerah serta mitra kunci dalam memastikan manfaat MBG dirasakan pelaku usaha lokal.
Editor : Andreas
