NARASITODAY.COM,JAKARTA – Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ibu kota tampak mengalami sedikit pergeseran pemandangan. Sejak harga BBM jenis Pertamax (RON 92) resmi melambung ke angka Rp16.250 per liter, jalur pengisian Pertalite kini terlihat lebih padat oleh kendaraan roda dua dan mobil pribadi.
Fenomena ini memicu kekhawatiran baru yaitu migrasi besar-besaran konsumen Pertamax ke Pertalite yang berpotensi membobol kuota subsidi dan memberi tekanan berat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menanggapi alarm pengetatan anggaran tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama pemangku kepentingan terkait langsung bergerak cepat menyusun strategi mitigasi yang komprehensif.
Otoritas keuangan negara ini memastikan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan akan diperketat secara berlapis agar tidak bocor ke tangan yang salah. Langkah tegas ini diambil demi menjamin hak masyarakat miskin atas BBM bersubsidi tetap aman, sekaligus menjaga agar postur APBN tidak jebol sebelum menutup tahun.
Bukan Urat Nadi Logistik
Meski angka Rp16.250 per liter sempat mengejutkan sebagian pemilik kendaraan, Pemerintah optimistis kebijakan ini tidak akan menjadi sumbu yang menyulut lonjakan inflasi nasional. Efek domino terhadap kenaikan harga barang pokok dan jasa di tengah masyarakat diproyeksikan bakal sangat terbatas (limited).
Keyakinan ini bukan tanpa alasan kuat. Karakteristik pengguna Pertamax selama ini didominasi oleh kendaraan pribadi milik kelompok masyarakat kelas menengah ke atas. Berbeda dengan Solar atau Pertalite, Pertamax bukanlah bahan bakar yang digunakan oleh armada logistik, truk kontainer, ataupun transportasi publik yang menjadi urat nadi pergerakan pasokan barang pokok di tanah air.
Oleh karena itu, struktur biaya produksi dan biaya logistik nasional diprediksi akan tetap kokoh dan stabil. Menkeu menegaskan bahwa laju inflasi sepanjang tahun 2026 ini akan tetap terjaga di dalam koridor aman sesuai dengan asumsi makro yang telah ditetapkan dalam APBN 2026.
“Harusnya (dampak inflasi) limited, karena bukan buat angkutan umum, angkutan barang enggak pakai Pertamax,” ujar Purbaya menegaskan argumennya kepada awak media.
Melalui pengetatan pengawasan di hilir, pemerintah kini fokus memastikan agar gejolak harga di lini nonsubsidi ini tidak menggeser fondasi ekonomi masyarakat bawah. Kini, tantangan terbesar berada di pundak petugas SPBU dan sistem digital pemantau subsidi untuk memastikan bahwa Pertalite benar-benar hanya mengalir ke tangki mereka yang berhak.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
