NARASITODAY.COM, LONDON – Kabut tipis yang menyelimuti Selat Channel pekan ini menjadi saksi bisu kegagalan efek jera yang coba dibangun Pemerintah Inggris. Meski Perdana Menteri Keir Starmer telah memberikan lampu hijau kepada militer untuk menahan kapal-kapal “armada bayangan” (shadow fleet) Rusia, data terbaru menunjukkan bahwa ancaman tersebut belum mampu membendung ambisi ekspor minyak Moskow.
Berdasarkan analisis data pelacakan kapal yang dihimpun Reuters, sedikitnya 25 kapal tanker Rusia yang masuk dalam daftar sanksi tetap melintasi perairan Inggris sepanjang pekan lalu. Angka ini tidak menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan periode sebelum militer diberi otoritas untuk melakukan penahanan.
Ancaman vs Realita di Lautan
Sepekan lalu, otoritas Inggris menyatakan kesiapan militer untuk menaiki kapal-kapal tersebut atas dugaan pelanggaran sanksi. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak global yang dipicu oleh ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran sebuah situasi yang dimanfaatkan Presiden Vladimir Putin untuk mendulang “keuntungan kotor”.
Namun, di atas gelombang Selat Channel yang sibuk, aksi nyata belum kunjung terlihat. Belum ada satu pun laporan mengenai kapal Rusia yang benar-benar dihentikan atau diperiksa oleh militer Inggris.
Mantan perwira Angkatan Laut Inggris, James Fennell, menilai bahwa pemerintah kemungkinan besar sedang menimbang risiko besar di balik operasi semacam itu.
“Pemerintah berharap ancaman ini bertindak sebagai efek jera dan akan mengukur dampaknya sebelum melakukan operasi pemeriksaan naik kapal yang berpotensi berisiko,” ujar Fennell. Ia menambahkan bahwa London mungkin lebih memilih jalur belakang (back channels) untuk memperingatkan Moskow.
Labirin Hukum dan Dilema Sanksi
Keengganan militer untuk bertindak tidak lepas dari rumitnya aspek legal internasional. Douglas Guilfoyle, profesor keamanan maritim di University of New South Wales, menjelaskan bahwa menahan kapal di jalur transit internasional tanpa dasar hukum PBB adalah langkah yang berisiko tinggi.
“Ada pengecualian yang sangat terbatas yang dapat membenarkan gangguan terhadap hak transit passage atau hak innocent passage kapal asing, bahkan kapal yang dikenai sanksi sepihak Inggris,” kata Guilfoyle. Ia menyebut argumen penyitaan sebagai “tindakan balasan” atas perang Ukraina masih bersifat “baru dan belum teruji”.
Di sisi lain, ketidakpastian ini memicu kritik tajam. Brett Erickson dari firma konsultan Obsidian Risk Advisors menilai posisi Inggris saat ini justru terlihat rapuh di mata internasional.
“Dalam sanksi, Anda tidak bisa setengah-setengah, Anda harus sepenuhnya masuk, atau sepenuhnya keluar,” tegas Erickson.
Hingga saat ini, sebanyak 544 kapal telah masuk dalam daftar sanksi Inggris. Namun, selama kapal-kapal tersebut masih bisa melintas dengan tenang di sepanjang pesisir selatan Inggris, ambisi London untuk memutus jalur pendanaan perang Rusia tampaknya masih berupa “macan kertas” di lautan.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
